Demo buruh nasional

Rabu, 03 Oktober 2012 terjadi kembali aksi demo buruh di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya. Aksi ini terjadi sejak pukul 08.00 WIB hingga sore hari sekitar pukul 16.00 WIB. Hal ini dipicu oleh adanya sistem outsourcing dan upah buruh yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup mereka. Para buruh meminta kepada pemerintah untuk menghapus sistem outsource yang menurutnya sangat merugikan buruh dan hanya menguntungkan para pengusaha saja. Mereka juga meminta agar upah minimum dinaikan rata-rata diatas dua juta rupiah.

 Beruntungnya, aksi kali ini berlangsung secara aman dan tertib walaupun di beberapa daerah sempat terjadi kericuhan Misalnya seperti  Arus lalu lintas di sejumlah kawasan di Jakarta, pada umumnya masih terpantau lancar di kawasan cikarang jawa barat pun berlangsung tertib  .Selain itu Aksi damai buruh di Jombang, Jawa Timur, misalnya, berubah ricuh setelah para pekerja yang menduduki jalan raya diminta aparat menepi. Buruh sempat menghadang kendaraan dari arah Madiun hingga memacetkan jalan. Ratusan buruh ini tak sabar menanti kedatangan perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat untuk menyampaikan tuntutannya agar diangkat menjadi pegawai tetap. Di Cilegon, Banten, unjuk rasa ribuan buruh juga diwarnai kericuhan. Buruh sempat memblokade jalan utama Kota Cilegon menuju kawasan Anyer, Merak, dan Kota Serang. Akibat aksi blokade ini, lalu-lintas di Kota Cilegon dan akses menuju Pandeglang dan Serang lumpuh selama tiga jam .  Para buruh memberikan waktu satu bulan kepada pemerintah untuk melaksanakan tuntutan mereka, atau mereka akan melakukan tindakan yang jauh lebih besar dibandingkan hari ini, yaitu dengan menutup 12 titik ruas jalan tol, 4 pelabuhan besar dan 4 bandara besar yang tentunya akan melumpuhkan kegiatan ekonomi negara. 

Terkait aksi mogok dan unjuk rasa buruh di berbagai daerah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui juru bicaranya Julian Aldrin Pasha mengimbau unjuk rasa buruh berlangsung tertib tanpa merugikan anggota masyarakat lainnya.

Selain itu, Presiden juga sudah memerintahkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mencari penyelesaian berbagai tuntutan buruh, termasuk soal sistem kerja alih daya. "Presiden sudah menginstruksikan Menakertrans untuk bekerja seoptimal mungkin dan memfasilitasi apa yang menjadi perhatian buruh, khususnya soal outsourcing," jelas Julian.

berikut foto- foto demo di cikarang dan daerah lainnya 

Diduga Banyak Wajib Pajak Nakal di Bali

Metrotvnews.com, Kuta: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali Zulfikar Thahar memperkirakan saat ini di Bali cukup banyak wajib pajak "nakal" dan tidak terdeteksi.
Zulfikar Thahar di Kuta, Selasa (2/10) mengatakan, wajib pajak yang diindikasikan "nakal" itu tidak saja badan atau instansi, tapi juga bisa perorangan.Disela-sela acara sosialisasi tentang kesepakatan bersama Polri dengan Direktorat Jenderal Pajak, Zulfikar mengatakan, jumlah wajib pajak nakal secara persentase bisa diketahui untuk yang terdeteksi, sedangkan bagi yang tak terdeteksi diperkirakan cukup banyak.
Ada prosedur sebelum menentukan wajib pajak itu diduga menyalahi aturan. Untuk yang terdeteksi akan diamati dulu sebelumnya. Setelah diamati, ternyata kemudian ditemukan bukti kerugian bagi negara baik sengaja ataupun tidak.Dari bukti yang diperoleh itu, baru kemudian diputuskan apakah dilanjutkan dalam tahap penyidikan atau tidak yang memerlukan bimbingan dari pihak kepolisian dan kejaksaan melalui pola kerja sama. Zulfikar mengakatakan semua itu Guna lebih memantapkan kinerja kedua instansi itu, maka dibuatlah kesepakatan bersama antara DJP dan Polri serta pihak kepolisianSementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kismantoro Petrus, mengatakan, adanya kesepakatan kerja sama dengan pihak berwenang itu tidak dilandasi oleh tujuan untuk memburu wajib pajak yang "nakal". Tetapi lebih kepada pengembangan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya.
"Tujuannya guna memperlancar tugas kedua instansi pemerintah tersebut dalam berbagai hal," ucapnya.
Sedangkan Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah Bali Komisaris Besar Polisi I Gede Alit Widana mengatakan, pihaknya akan menyosialisasikan mengenai kesepakatan membantu penyelidikan tentang masalah perpajakan sampai ke seluruh jajaran Polresta di wilayah Pulau Dewata. Seharusnya penyelidikan dilakukan lebih ketat lagi kalau bisa konsekuensinya lebih berat sehingga tidak akan ada yang berani memainkan uang pajak.

Hatta: Jembatan Selat Sunda Pakai APBN Sama Saja Ngutang

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengharapkan konsorsium BUMN atau swasta bisa membiayai pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) Rp 100 tirliun lebih. Tidak mungkin pakai uang APBN karena terlalu besar.

Menurut hatta  JSS tidak mungkin pembangunan jembatan ini menggunakan dana APBN, karena terlalu besar,  ketika ditemui usai Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR, yang diadakan di Gedung DPR. Ia juga mengatakan kalau ada pihak swasta atau gabungan BUMN, kenapa tidak.dan  apabila menggantungkan pada dana APBN, dana yang diperlukan sangat besar. Sementara pemerintah masih memiliki prioritas utama yakni pembangunan irigasi, jalan, dan infrastruktur lainnya.indonesia masih punya prioritas lain, bangun untuk irigasi, jalan dan infrastruktur lainnya. Apalagi membangun jembatan JSS itu yang utama tidak hanya jembatannya, tetapi kawasannya juga, karena kalau hanya jembatan saja yang dibangun itu tidak menarik investasi. jika pembangunan JSS menggunakan APBN hal itu sama saja dengan berutang. Kalau pakai uang APBN itu kan sama saja artinya dengan utang ,Sebelumnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengungkapkan rasa keprihatinannya dengan tabrakan kapal di Selat Sunda (SS) belum lama ini. Hipmi menilai tabrakan itu menjadi bukti kuat Jembatan Selat Sunda (JSS) penting segera direalisasikan. Para pengusaha meminta proyek JSS bukan sekedar isapan jempol belaka .Jembatan Selat Sunda ditargetkan mulai groundbreaking tahun 2014. Proyek jembatan sepanjang 29 Km itu rencananya akan menelan dana sedikitnya Rp 100 triliun.Menteri Keuangan Agus Martowardojo sempat mengusulkan revisi Perpres No 86 Tahun 2011 tentang Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda (KSISS).Dalam perkembangannya, usulan itu menuai perdebatan karena bakal mengancam kiprah pemrakarsa (pemda Lampung-Banten dan Artha Graha) untuk menyiapkan proyek JSS termasuk studi kelayakan dan basic design.Masalah ini dibahas di kantor menko, yang kemudian dibentuk tim 7 sebagai tim inti yang membahas perbaikan maupun rekomendasi terkait persiapan pembangunan JSS. Sejak Juli lalu sejatinya masalah ini sudah ada keputusan namun hingga kini sudah berbulan-bulan tak ada hasil.

Angka Pengangguran di Zona Euro Meningkat Tajam

BRUSSELS, KOMPAS.com - Jumlah penganggur membubung di blok negara-negara pengguna mata uang euro di Eropa, dengan kenaikan dua juta pekerja yang menganggur dibandingkan dengan tahun lalu.

Uni Eropa, Senin (1/10) memberitakan bahwa lebih dari 18 juta pekerja menganggur di blok 17 negara pengguna mata uang euro itu pada bulan Agustus, jumlah terbanyak sejak Uni Eropa pertama kali mencatat hal ini pada tahun 1995. Tingkat pengangguran di zona euro kini 11,4 persen, jauh lebih tinggi daripada dua pesaing ekonominya, yakni 8,1 persen di Amerika Serikat dan 4,1 persen di Jepang.

Sementara itu, tujuh juta pekerja disebut menganggur di 10 negara Uni Eropa lainnya yang tidak tergabung dalam zona euro. Jurubicara Komisi Eropa Jonathan Todd menyebut tingkat pengangguran secara keseluruhan tidak dapat diterima..

Tingkat pengangguran di Spanyol mencapai 25 persen pada bulan Agustus, sedangkan Yunani sedikit lebih rendah dari angka tersebut. Tingkat pengangguran di Jerman yang ekonominya kuat mencapai 5,5 persen, sedangkan negara tetangganya Austria, memiliki tingkat pengangguran terendah di zona euro dengan 4,5 persen.

Di Athena, para pejabat Yunani bertemu dengan para kreditor internasional untuk membahas rencana mereka bagi penghematan 17 miliar dolar dalam upaya memastikan pencarian dana talangan tahap berikutnya.

Dari berita diatas kita dapat menyimpulkan bahwa angka pengangguran meningkat tajam seharusnya kita menjalankan kebijakan fiskal karena salah satu tujuan dari kebijakan fiskal adalah memperbaiki keadaan ekonomi mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran ) menstabilkan harga- harga secara umum dengan kata lain  meningkatkan kesejahteraan rakyat . dari situ dimulailah dibangun lapangan lapangan kerja ,meningkatkan kreatifitas, ,membuat sarana pemajuan kreatifitas dan menggunakan teknologi seperlunya saja jadi yang masih bisa dikerjakan oleh manusia sebaiknya tidak usah diganti dengan mesin .dengan begitu berkuranglah angka pengangguran

kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal (kebijakan Anggaran)

A.Pengertian kebijakan fiskal :

Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Tindakan yang dilakukan adalah mengatur pengeluaran dan pemasukan negara.

B. Tujuan kebijakan fiskal

Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran ), dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum . Dengan kata lain,kebijakan fiskal mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah.

C. macam macam kebijakan fiskal

Banyak kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah untuk memperbaiki kelesuan perekonomian negara. Dewasa ini pemerintah mengadakan dergulasi dan debirokrasi di berbagai tempat bidang dengan tujuan memperbaiki keadaan ekonomi agar tercapai tingkat pertumbuhan yang tinggi . kebijakan dergulasi dan debirokrasi merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah.Secara umum,kebijakan fiskal dapat dijalankan dengan empat jenis pembiayaan yaitu sebagai berikut.

1.   Pembiayaan fungsional

Pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh langsung terhadap pendapatan nasional. Tujuan utamanya untuk meningkatkan kesempatan kerja ( empoyment). Tokoh yang mengutarakan pembiayaan fungsional itu adalah A.P.Liner.

2.   Pengelolaan anggaran

Penerimaan dan pengeluaran pemerintah dari bperpajakan dan pinjaman adalah paket yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka menciptakan kestabilan ekonomi . tokoh yang mengemukan pendekatan ini adalah Alvin hansen.

3.Stabilisasi anggaran otomatis

Dalam stabilisasi anggaran ini diharapkan ( atau dengan sendirinya ) terdapat keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran tanpa campur tangan pemerintah yang sengaja.

3.   Anggaran belanja seimbang

Cara yang diberlakukan dalam hal ini adalah anggaran yang disesuaikan dengan keadaan ( managed budget ). Tujuannya adalah tercapainya anggaran berimbang dengan jangka panjang.

Berikut ini adalah macam-macam aanggaran yang bisa ditempuh beberapa negara dalam mencapai manfaat tertinggi dalam mengelola anggaran.

(1)           Anggaran berimbang , pada anggaran ini diusahakab agar pengeluaran (belanja) dan pendapatan atau penerimaan sama.

(2)           Anggaran surplus , pada anggaran ini tidak semua penerimaan dibelanjakan , sehingga terdapat tabungan pemerintah.

(3)           Anggaran defisit , pada anggaran ini , anggaran disusun sedemikian rupa sehingga pengeluaraan debih besar daripada penerimaan.