Demo buruh nasional

Rabu, 03 Oktober 2012 terjadi kembali aksi demo buruh di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya. Aksi ini terjadi sejak pukul 08.00 WIB hingga sore hari sekitar pukul 16.00 WIB. Hal ini dipicu oleh adanya sistem outsourcing dan upah buruh yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup mereka. Para buruh meminta kepada pemerintah untuk menghapus sistem outsource yang menurutnya sangat merugikan buruh dan hanya menguntungkan para pengusaha saja. Mereka juga meminta agar upah minimum dinaikan rata-rata diatas dua juta rupiah.

 Beruntungnya, aksi kali ini berlangsung secara aman dan tertib walaupun di beberapa daerah sempat terjadi kericuhan Misalnya seperti  Arus lalu lintas di sejumlah kawasan di Jakarta, pada umumnya masih terpantau lancar di kawasan cikarang jawa barat pun berlangsung tertib  .Selain itu Aksi damai buruh di Jombang, Jawa Timur, misalnya, berubah ricuh setelah para pekerja yang menduduki jalan raya diminta aparat menepi. Buruh sempat menghadang kendaraan dari arah Madiun hingga memacetkan jalan. Ratusan buruh ini tak sabar menanti kedatangan perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat untuk menyampaikan tuntutannya agar diangkat menjadi pegawai tetap. Di Cilegon, Banten, unjuk rasa ribuan buruh juga diwarnai kericuhan. Buruh sempat memblokade jalan utama Kota Cilegon menuju kawasan Anyer, Merak, dan Kota Serang. Akibat aksi blokade ini, lalu-lintas di Kota Cilegon dan akses menuju Pandeglang dan Serang lumpuh selama tiga jam .  Para buruh memberikan waktu satu bulan kepada pemerintah untuk melaksanakan tuntutan mereka, atau mereka akan melakukan tindakan yang jauh lebih besar dibandingkan hari ini, yaitu dengan menutup 12 titik ruas jalan tol, 4 pelabuhan besar dan 4 bandara besar yang tentunya akan melumpuhkan kegiatan ekonomi negara. 

Terkait aksi mogok dan unjuk rasa buruh di berbagai daerah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui juru bicaranya Julian Aldrin Pasha mengimbau unjuk rasa buruh berlangsung tertib tanpa merugikan anggota masyarakat lainnya.

Selain itu, Presiden juga sudah memerintahkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mencari penyelesaian berbagai tuntutan buruh, termasuk soal sistem kerja alih daya. "Presiden sudah menginstruksikan Menakertrans untuk bekerja seoptimal mungkin dan memfasilitasi apa yang menjadi perhatian buruh, khususnya soal outsourcing," jelas Julian.

berikut foto- foto demo di cikarang dan daerah lainnya 

Diduga Banyak Wajib Pajak Nakal di Bali

Metrotvnews.com, Kuta: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali Zulfikar Thahar memperkirakan saat ini di Bali cukup banyak wajib pajak "nakal" dan tidak terdeteksi.
Zulfikar Thahar di Kuta, Selasa (2/10) mengatakan, wajib pajak yang diindikasikan "nakal" itu tidak saja badan atau instansi, tapi juga bisa perorangan.Disela-sela acara sosialisasi tentang kesepakatan bersama Polri dengan Direktorat Jenderal Pajak, Zulfikar mengatakan, jumlah wajib pajak nakal secara persentase bisa diketahui untuk yang terdeteksi, sedangkan bagi yang tak terdeteksi diperkirakan cukup banyak.
Ada prosedur sebelum menentukan wajib pajak itu diduga menyalahi aturan. Untuk yang terdeteksi akan diamati dulu sebelumnya. Setelah diamati, ternyata kemudian ditemukan bukti kerugian bagi negara baik sengaja ataupun tidak.Dari bukti yang diperoleh itu, baru kemudian diputuskan apakah dilanjutkan dalam tahap penyidikan atau tidak yang memerlukan bimbingan dari pihak kepolisian dan kejaksaan melalui pola kerja sama. Zulfikar mengakatakan semua itu Guna lebih memantapkan kinerja kedua instansi itu, maka dibuatlah kesepakatan bersama antara DJP dan Polri serta pihak kepolisianSementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kismantoro Petrus, mengatakan, adanya kesepakatan kerja sama dengan pihak berwenang itu tidak dilandasi oleh tujuan untuk memburu wajib pajak yang "nakal". Tetapi lebih kepada pengembangan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya.
"Tujuannya guna memperlancar tugas kedua instansi pemerintah tersebut dalam berbagai hal," ucapnya.
Sedangkan Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah Bali Komisaris Besar Polisi I Gede Alit Widana mengatakan, pihaknya akan menyosialisasikan mengenai kesepakatan membantu penyelidikan tentang masalah perpajakan sampai ke seluruh jajaran Polresta di wilayah Pulau Dewata. Seharusnya penyelidikan dilakukan lebih ketat lagi kalau bisa konsekuensinya lebih berat sehingga tidak akan ada yang berani memainkan uang pajak.

Hatta: Jembatan Selat Sunda Pakai APBN Sama Saja Ngutang

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengharapkan konsorsium BUMN atau swasta bisa membiayai pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) Rp 100 tirliun lebih. Tidak mungkin pakai uang APBN karena terlalu besar.

Menurut hatta  JSS tidak mungkin pembangunan jembatan ini menggunakan dana APBN, karena terlalu besar,  ketika ditemui usai Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR, yang diadakan di Gedung DPR. Ia juga mengatakan kalau ada pihak swasta atau gabungan BUMN, kenapa tidak.dan  apabila menggantungkan pada dana APBN, dana yang diperlukan sangat besar. Sementara pemerintah masih memiliki prioritas utama yakni pembangunan irigasi, jalan, dan infrastruktur lainnya.indonesia masih punya prioritas lain, bangun untuk irigasi, jalan dan infrastruktur lainnya. Apalagi membangun jembatan JSS itu yang utama tidak hanya jembatannya, tetapi kawasannya juga, karena kalau hanya jembatan saja yang dibangun itu tidak menarik investasi. jika pembangunan JSS menggunakan APBN hal itu sama saja dengan berutang. Kalau pakai uang APBN itu kan sama saja artinya dengan utang ,Sebelumnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengungkapkan rasa keprihatinannya dengan tabrakan kapal di Selat Sunda (SS) belum lama ini. Hipmi menilai tabrakan itu menjadi bukti kuat Jembatan Selat Sunda (JSS) penting segera direalisasikan. Para pengusaha meminta proyek JSS bukan sekedar isapan jempol belaka .Jembatan Selat Sunda ditargetkan mulai groundbreaking tahun 2014. Proyek jembatan sepanjang 29 Km itu rencananya akan menelan dana sedikitnya Rp 100 triliun.Menteri Keuangan Agus Martowardojo sempat mengusulkan revisi Perpres No 86 Tahun 2011 tentang Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda (KSISS).Dalam perkembangannya, usulan itu menuai perdebatan karena bakal mengancam kiprah pemrakarsa (pemda Lampung-Banten dan Artha Graha) untuk menyiapkan proyek JSS termasuk studi kelayakan dan basic design.Masalah ini dibahas di kantor menko, yang kemudian dibentuk tim 7 sebagai tim inti yang membahas perbaikan maupun rekomendasi terkait persiapan pembangunan JSS. Sejak Juli lalu sejatinya masalah ini sudah ada keputusan namun hingga kini sudah berbulan-bulan tak ada hasil.

Angka Pengangguran di Zona Euro Meningkat Tajam

BRUSSELS, KOMPAS.com - Jumlah penganggur membubung di blok negara-negara pengguna mata uang euro di Eropa, dengan kenaikan dua juta pekerja yang menganggur dibandingkan dengan tahun lalu.

Uni Eropa, Senin (1/10) memberitakan bahwa lebih dari 18 juta pekerja menganggur di blok 17 negara pengguna mata uang euro itu pada bulan Agustus, jumlah terbanyak sejak Uni Eropa pertama kali mencatat hal ini pada tahun 1995. Tingkat pengangguran di zona euro kini 11,4 persen, jauh lebih tinggi daripada dua pesaing ekonominya, yakni 8,1 persen di Amerika Serikat dan 4,1 persen di Jepang.

Sementara itu, tujuh juta pekerja disebut menganggur di 10 negara Uni Eropa lainnya yang tidak tergabung dalam zona euro. Jurubicara Komisi Eropa Jonathan Todd menyebut tingkat pengangguran secara keseluruhan tidak dapat diterima..

Tingkat pengangguran di Spanyol mencapai 25 persen pada bulan Agustus, sedangkan Yunani sedikit lebih rendah dari angka tersebut. Tingkat pengangguran di Jerman yang ekonominya kuat mencapai 5,5 persen, sedangkan negara tetangganya Austria, memiliki tingkat pengangguran terendah di zona euro dengan 4,5 persen.

Di Athena, para pejabat Yunani bertemu dengan para kreditor internasional untuk membahas rencana mereka bagi penghematan 17 miliar dolar dalam upaya memastikan pencarian dana talangan tahap berikutnya.

Dari berita diatas kita dapat menyimpulkan bahwa angka pengangguran meningkat tajam seharusnya kita menjalankan kebijakan fiskal karena salah satu tujuan dari kebijakan fiskal adalah memperbaiki keadaan ekonomi mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran ) menstabilkan harga- harga secara umum dengan kata lain  meningkatkan kesejahteraan rakyat . dari situ dimulailah dibangun lapangan lapangan kerja ,meningkatkan kreatifitas, ,membuat sarana pemajuan kreatifitas dan menggunakan teknologi seperlunya saja jadi yang masih bisa dikerjakan oleh manusia sebaiknya tidak usah diganti dengan mesin .dengan begitu berkuranglah angka pengangguran

kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal (kebijakan Anggaran)

A.Pengertian kebijakan fiskal :

Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Tindakan yang dilakukan adalah mengatur pengeluaran dan pemasukan negara.

B. Tujuan kebijakan fiskal

Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran ), dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum . Dengan kata lain,kebijakan fiskal mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah.

C. macam macam kebijakan fiskal

Banyak kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah untuk memperbaiki kelesuan perekonomian negara. Dewasa ini pemerintah mengadakan dergulasi dan debirokrasi di berbagai tempat bidang dengan tujuan memperbaiki keadaan ekonomi agar tercapai tingkat pertumbuhan yang tinggi . kebijakan dergulasi dan debirokrasi merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah.Secara umum,kebijakan fiskal dapat dijalankan dengan empat jenis pembiayaan yaitu sebagai berikut.

1.   Pembiayaan fungsional

Pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh langsung terhadap pendapatan nasional. Tujuan utamanya untuk meningkatkan kesempatan kerja ( empoyment). Tokoh yang mengutarakan pembiayaan fungsional itu adalah A.P.Liner.

2.   Pengelolaan anggaran

Penerimaan dan pengeluaran pemerintah dari bperpajakan dan pinjaman adalah paket yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka menciptakan kestabilan ekonomi . tokoh yang mengemukan pendekatan ini adalah Alvin hansen.

3.Stabilisasi anggaran otomatis

Dalam stabilisasi anggaran ini diharapkan ( atau dengan sendirinya ) terdapat keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran tanpa campur tangan pemerintah yang sengaja.

3.   Anggaran belanja seimbang

Cara yang diberlakukan dalam hal ini adalah anggaran yang disesuaikan dengan keadaan ( managed budget ). Tujuannya adalah tercapainya anggaran berimbang dengan jangka panjang.

Berikut ini adalah macam-macam aanggaran yang bisa ditempuh beberapa negara dalam mencapai manfaat tertinggi dalam mengelola anggaran.

(1)           Anggaran berimbang , pada anggaran ini diusahakab agar pengeluaran (belanja) dan pendapatan atau penerimaan sama.

(2)           Anggaran surplus , pada anggaran ini tidak semua penerimaan dibelanjakan , sehingga terdapat tabungan pemerintah.

(3)           Anggaran defisit , pada anggaran ini , anggaran disusun sedemikian rupa sehingga pengeluaraan debih besar daripada penerimaan.

tugas remidial ekonomi

1. Buatlah rangkuman dari tiga buah sumber tentang pengertian APBN dan APBD!
APBN : Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran Negara untuk suatu masa tertentu, biasanya satu tahun. Pada masa orde baru, APBN berlaku dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya. Sedang untuk saat ini APBN dihitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

APBD  :  rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

2. Tuliskan apa saja yang termasuk pos penerimaan dan pengeluaran dalam APBN! 

Penerimaan APBN
Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber. Secara umum yaitu :
•        penerimaan pajak yang meliputi pajak penghasilan (PPh),
•        pajak pertambahan nilai (PPN),
•        Pajak Bumi dan Bangunan(PBB),
•        Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
•        Cukai,
•        Dan Pajak lainnya, serta Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor) merupakan sumber penerimaan utama dari APBN. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meliputi penerimaan dari sumber daya alam,

Setoran laba BUMN, dan penerimaan bukan pajak lainnya, walaupun
memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap total penerimaan anggaran,
jumlahnya semakin meningkat secara signifikan tiap tahunnya. Berbeda dengan
sistem penganggaran sebelum tahun anggaran 2000, pada sistem
penganggaran saat ini sumber-sumber pembiayaan (pinjaman) tidak lagi
dianggap sebagai bagian dari penerimaan.

    Dalam pengadministrasian penerimaan negara, departemen/lembaga tidak
boleh menggunakan penerimaan yang diperolehnya secara langsung untuk
membiayai kebutuhannya. Beberapa pengeculian dapat diberikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan terkait.

Pengeluaran APBN
Belanja Negara terdiri atas dua jenis:
1. Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan).
ð Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi:
a.      Belanja Pegawai,
b.      Belanja Barang,
c.       Belanja Modal,
d.      Pembiayaan Bunga Utang,
e.      Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM,
f.        Belanja Hibah,
g.      Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana),
h.      dan Belanja Lainnya.
2. Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi:
1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
4. Dana Otonomi Khusus
Perhitungan dasar perkiraan penerimaan negara

Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan Negara,ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan.Hal-hal tersebut adalah:
Penerimaan Dalam Negeri dari Migas
Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :
• Produksi minyak rata-rata per hari
• Harga rata-rata ekspor minyak mentah
Penerimaan Dalam Negeri diluar Migas
Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :
• Pajak penghasilan
• Pajak pertambahan nilai
• Bea masuk
• Cukai
• Pajak ekspor
• Pajak bumi dan bangunan
• Bea materai
• Pajak lainnya
• Penerimaan bukan pajak
• Penerimaan dari hasil penjualan BBM


. 3. Carilah 3 buah artikel dari internet yang bisa dikaitkan sebagai contoh penerimaan atau pengeluaran pemerintah! 
1. http://beritanda.com/nasional/berita-nasional/ekonomi/6336-anis-baswedan-pengeluaran-terbesar-apbn-adalah-belanja-pegawai.html
2. http://www.tempo.co/read/news/2012/05/17/087404487/Penerimaan-Minyak-Turun-Lifting-Gas-Masuk-APBN
3. http://fe.unesa.ac.id/koridor/read/5/Zakat_Menjadi_Tambahan_Penerimaan_APBN_sebagai_Instrumen_Ekonomi_Rakyat.html
4.Sebutkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah!

 penerimaan : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
pengeluaran :  dana perimbangan ( bagi hasil , alokasi umum , alokasi khusus) dan dana otonomi khusus dan penyesuaian

5.Jika terjadi korupsi pada pos pajak, seperti kasus Gayus Tambunan, Tuliskan pendapatmu tentang pemungutan pajak di Indonesia!

Dari kasus gayus yang melecengkan uang pajak (korupsi) itu sangat berpengaruh pada proses pembayaran pajak itu sendiri berkat gayus yang mengkorpsi uang pajak tersebut masyarakt pun menjadi kecewa dan malas untuk membayar pajak pikiranya “toh uangnya dikorupsikan untuk apa membayar pajak” lalu seperti yang kita lihat sanksi untuk gayus kurang berat masih bisa keluar masuk penjara itu kan tandanya sistim keamanan kita kacau pasti adalah kerjasama dengan orang dalam. Nah seharusnya polisi” inilah yang ikut dicek.

6. Mengapa pemerintah mengurangi subsidi BBM?
Alsannya  ada 5 
Lebih berpihak pada si kecil Selama ini, subsidi bahan bakar minyak (BBM) justru lebih membantu warga kelompok menengah atas yang sudah berkecukupan. Mereka lebih menikmati subsidi karena memiliki mobil pribadi. Data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, secara rata-rata rumah tangga kaya menikmati subsidi bensin 10 kali lipat lebih besar daripada rumah tangga miskin. Pemotongan subsidi BBM dengan demikian merupakan pilihan yang lebih bijak dalam membelanjakan uang negara. Hasil pemotongan subsidi itu dapat dipakai untuk membiayai berbagai program pengentasan kemiskinan dan lebih dinikmati oleh rakyat kecil. Lebih hemat dan ramah lingkungan 

Pemangkasan subsidi membuat harga Premium dan Solar menjadi lebih wajar. Harga premium dan solar yang jauh lebih murah dari semestinya mendorong orang boros dan ceroboh dalam mengkonsumsi. Padahal, minyak adalah sumber energi yang langka dan tidak terbarukan. Pemakaian BBM yang berlebihan juga menurunkan kualitas lingkung an hidup kita. Harga BBM yang lebih realistis akan mendorong penghematan dan konversi ke sumber energi lain yang lebih bersih, terutama gas.

Lebih bermanfaat 

Dana yang seharusnya habis untuk subsidi bisa dialihkan pemakaiannya untuk membiayai belanja lain yang lebih berguna bagi rakyat banyak. Anggaran bisa dipakai membiayai berbagai proyek yang memperbaiki kualitas hidup kaum kurang mampu, seperti membangun infrastruktur maupun perbaikan layanan pendidikan. Pengeluaran seperti ini dampaknya bersifat jangka panjang karena merupakan belanja modal atau investasi pemerintah. Sedangkan subsidi BBM bersifat konsumtif, sekali dipakai habis.

Lebih benar 

Pemangkasan subsidi mengurangi dorongan untuk penyelewengan dan penyelundupan. Selama ini, selisih harga BBM bersubsidi dengan BBM non-subsidi yang terlalu besar mendorong terjadinya penyelewengan dan penyelundupan ke luar negeri maupun dipakai oleh pengguna yang tidak berhak. Saat ini, harga BBM non-subsidi hampir dua kali lipat jika dibandingkan harga Premium dan Solar. Akibatnya, banyak pelaku industri yang tergoda untuk mengejar keuntungan secara tidak sah dengan membeli BBM bersubsidi. BBM bersubsidi juga memberikan keuntungan besar jika diselundupkan ke luar negeri. Artinya, anggaran negara berupa subsidi yang semestinya berguna untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat justru lebih dinikmati penyelundup dan penyeleweng.

Lebih awet 

Efek positif pengurangan subsidi premium dan Solar akan terasa dalam jangka waktu cukup lama. Bukan hanya bagi anggaran 2012, efek positif pemangkasan subsidi BBM akan meringankan beban negara pada tahun-tahun mendatang. Porsi pengeluaran pemerintah berupa subsidi yang kurang tepat sasaran dan berdampak sementara akan menurun. Dana yang tadinya untuk subsidi itu dapat dialihkan untuk membiayai investasi infrastruktur, perbaikan sumber daya manusia, serta penanggulangan kemiskinan yang efek positifnya lebih bersifat jangka panjang dan permanen.

Demikian Phylovers semoga bisa mencerahkan. Soal pro dan kontra kenaikan harga BBM dikembalikan pada hati nurani masing-masing. Apapun pilihan Phylovers, lakukan melalui tindakan-tindakan yang wajar dan tidak merugikan orang lain. Bangsa ini butuh rakyat yang mampu berpikir cerdas, bukan rakyat yang mengutamakan ketamakan dan emosi sesaat. Selamat berjuang dan tetap semangat lakukan yang terbaik untuk bangsa. Sampai jumpa pada bahasan berikutnya.


7. Bagaimana caranya agar pendapatan negara bertambah?

Upaya pertama adalah meningkatkan pendapatan negara dari sektor minyak bumi dan gas (Migas) dengan menjual gas lebih tinggi kepada konsumen. 
 Langkah kedua, mengefisienkan cost recovery atau biaya operasi minyak dan gas bumi yang dikembalikan negara. 
 ketiga , mendorong percepatan pembangunan infrastruktur gas. Upaya itu diharapkan bisa mempercepat realisasi konversi BBM ke bahan bakar gas. 

8. Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah dan masyarakat agar pengeluaran negara berkurang?
Pemerintah dan masyarakat harus memperbaiki keadaan ekonomi dengan melakukan kebijakan fisikal .

9. Jokowi akan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan biaya Rp822 juta, darimanakah biaya tersebut berasal?
 Diambil dari APBN 

10. Siapakah yang menyusun APBN dan yang mengesahkannya?
 pemerintah  dan  DPR

esay ekonomi

1. Hubungan jumlah penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja !

Jumlah Penduduk adalah banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah negara nah diwilayah tersebut pasti ada yang bekerja disebut dengan Tenaga kerja.  Tenaga kerja itu meliputi penduduk yang berumur 15 -64 tahun. Dengan begitu akan ada yang namanya Angkatan kerja angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun ke atas baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja.kelompok ini biasa disebut kelmpok usia produktif.maka dari itu harus ada yang namany kesempatan kerja atau tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Begitulah hubungannya.

2. Mengapa pengangguran bisa terjadi !

Pengangguran bisa terjadi karena salah satunya  faktor adalah kurangnya lapangan pekerjaan. Pemerintah yang kurang memperhatikaan dan biasanya juga kurangnya skill yang dimiliki.

3. Bagaimana menurutmu cara yang paling tepat mengatasi pengangguran di Indonesia!

Caranya menambahkan lapangan pekerjaan, memilah milih alat teknologi yang dipakai jangan terlau menomor satukan teknologi jika masih bisa dikerjakan oleh manusia , membuat sekolah keterampilan agar sesuai dengan syarat2 pekerja. Jadi skill dengan pekerjaan seimbang .

4. Bagaimana menurutmu tentang system Outsoursing di Indonesia?

Menurut saya masih sangat kacau karna masih banyak demo2 buruh di mana2 yang menyebut2kan masalah outsourching itu menujukan bahwa mereka dikecewakan  atau dirugikan oleh perusahaan2 yang bersangkutan. Juga di indonesia pengawasaanya kurang menunjukan pemerintah kurang memperhatikan masalah ini.  Jadi masih sangat kacau

5. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan ekonomi Indonesia !

Tidak dapat dipungkiri, pemerintah Orde Baru cukup berhasil dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi (rata-rata 7% pada kurun waktu awal 1990-an hingga pertengahan 1990-an.  Sebelumnya, pemerintah Orde Baru berhasil membawa Indonesia berswasembada pangan (1985), Pemerintah Orde Baru juga berupaya menciptakan pemerataan persebaran penduduk melalui transmigrasi. Cara ini terlihat cukup efektif di awal-awal pelaksanaannya. Di samping itu, pemerintah Orde Baru juga berhasil menekan laju inflasi dari sekitar 650 persen di zaman Orde Lama menjadi berada rata-rata di bawah dua digit hinga krisis ekonomi mulai melanda di tahun 1997. Ekspor nonmigas Indonesia juga meningkat, sehingga Indonesia tidak selalu bergantung pada ekspor minyak dan gas bumi.

 Akan tetapi, pembangunan Indonesia banyak bergantung pada bantuan luar negeri. Negara-negara maju yang bergabung dalam Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI), yang kemudian menjadi Consultative Group on Indonesia (CGI) berkomitmen untuk secara teratur menyuplai perekonomian Indonesia dengan hutang luar negeri. Hal ini menybabkan kemandirian perekonomian Indonesia melemah. Ketergantungan kepada modal asing mengakibatkan perekonomian menjadi hancur ketika badai krisis melanda tahun 1997. Melemahnya nilai tukar rupiah menyebabkan banyak investor asing yang keluar dari Indonesia.

Pemerintah Orde Baru jelas gagal membuat rupiah sebagai mata uang kuat. Nilai rupiah tetap lemah sejak awal Orde Baru hingga sekarang. Pada tahun 1970-an, mobil baru dapat dibeli dengan harga Rp 1.000,00. Saat in, kita tidak bisa membeli sebuah mobil baru secara tunai jika hanya mengantongi Rp 50 juta..

\

6. Perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ! 

Perbedaan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut , kalau pertumbuhan ekonomi dia melihat dari bagaimana caranya agar (GNP) naik tanpa perlu melihat kesisi yang lain. Tapi kalau perkembangan ekonomi itu yang dilihat kualitas dan kuantitas jadi melihat yang lain (berdimensi) jadi selain memperhatikan pemerataan pendapatan dia juga melihat pertambahan penduduk dan kesejahteraan masyarakat.

7. Sebuah kasus pembangunan berwawasan lingkungan / tidak  ! 

Contoh kasusnya adalah pembuatan jalan tol memang pembangunan ini sangat berguna bagi pengendara tetapi secara tidak langsung pembangunan ini merusak lingkungan karena kan tadinya gunung sawah dll diubah menjadi tol. 

8. Profil wirausahawan yang akan dikunjungi oleh kelompokmu!

Belum melakuakan wawancara