APBN : Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran Negara untuk suatu masa tertentu, biasanya satu tahun. Pada masa orde baru, APBN berlaku dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya. Sedang untuk saat ini APBN dihitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
APBD : rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Tuliskan apa saja yang termasuk pos penerimaan dan pengeluaran dalam APBN!
Penerimaan APBN
Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber. Secara umum yaitu :
• penerimaan pajak yang meliputi pajak penghasilan (PPh),
• pajak pertambahan nilai (PPN),
• Pajak Bumi dan Bangunan(PBB),
• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
• Cukai,
• Dan Pajak lainnya, serta Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor) merupakan sumber penerimaan utama dari APBN. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meliputi penerimaan dari sumber daya alam,
Setoran laba BUMN, dan penerimaan bukan pajak lainnya, walaupun
memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap total penerimaan anggaran,
jumlahnya semakin meningkat secara signifikan tiap tahunnya. Berbeda dengan
sistem penganggaran sebelum tahun anggaran 2000, pada sistem
penganggaran saat ini sumber-sumber pembiayaan (pinjaman) tidak lagi
dianggap sebagai bagian dari penerimaan.
Dalam pengadministrasian penerimaan negara, departemen/lembaga tidak
boleh menggunakan penerimaan yang diperolehnya secara langsung untuk
membiayai kebutuhannya. Beberapa pengeculian dapat diberikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan terkait.
Pengeluaran APBN
Belanja Negara terdiri atas dua jenis:
1. Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan).
ð Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi:
a. Belanja Pegawai,
b. Belanja Barang,
c. Belanja Modal,
d. Pembiayaan Bunga Utang,
e. Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM,
f. Belanja Hibah,
g. Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana),
h. dan Belanja Lainnya.
2. Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi:
1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
4. Dana Otonomi Khusus
Perhitungan dasar perkiraan penerimaan negara
Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan Negara,ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan.Hal-hal tersebut adalah:
Penerimaan Dalam Negeri dari Migas
Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :
• Produksi minyak rata-rata per hari
• Harga rata-rata ekspor minyak mentah
Penerimaan Dalam Negeri diluar Migas
Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :
• Pajak penghasilan
• Pajak pertambahan nilai
• Bea masuk
• Cukai
• Pajak ekspor
• Pajak bumi dan bangunan
• Bea materai
• Pajak lainnya
• Penerimaan bukan pajak
• Penerimaan dari hasil penjualan BBM
. 3. Carilah 3 buah artikel dari internet yang bisa dikaitkan sebagai contoh penerimaan atau pengeluaran pemerintah!
1. http://beritanda.com/nasional/berita-nasional/ekonomi/6336-anis-baswedan-pengeluaran-terbesar-apbn-adalah-belanja-pegawai.html
2. http://www.tempo.co/read/news/2012/05/17/087404487/Penerimaan-Minyak-Turun-Lifting-Gas-Masuk-APBN
3. http://fe.unesa.ac.id/koridor/read/5/Zakat_Menjadi_Tambahan_Penerimaan_APBN_sebagai_Instrumen_Ekonomi_Rakyat.html
4.Sebutkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah!
penerimaan : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
pengeluaran : dana perimbangan ( bagi hasil , alokasi umum , alokasi khusus) dan dana otonomi khusus dan penyesuaian
5.Jika terjadi korupsi pada pos pajak, seperti kasus Gayus Tambunan, Tuliskan pendapatmu tentang pemungutan pajak di Indonesia!
Dari kasus gayus yang melecengkan uang pajak (korupsi) itu sangat berpengaruh pada proses pembayaran pajak itu sendiri berkat gayus yang mengkorpsi uang pajak tersebut masyarakt pun menjadi kecewa dan malas untuk membayar pajak pikiranya “toh uangnya dikorupsikan untuk apa membayar pajak” lalu seperti yang kita lihat sanksi untuk gayus kurang berat masih bisa keluar masuk penjara itu kan tandanya sistim keamanan kita kacau pasti adalah kerjasama dengan orang dalam. Nah seharusnya polisi” inilah yang ikut dicek.
6. Mengapa pemerintah mengurangi subsidi BBM?
Alsannya ada 5
Lebih berpihak pada si kecil Selama ini, subsidi bahan bakar minyak (BBM) justru lebih membantu warga kelompok menengah atas yang sudah berkecukupan. Mereka lebih menikmati subsidi karena memiliki mobil pribadi. Data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, secara rata-rata rumah tangga kaya menikmati subsidi bensin 10 kali lipat lebih besar daripada rumah tangga miskin. Pemotongan subsidi BBM dengan demikian merupakan pilihan yang lebih bijak dalam membelanjakan uang negara. Hasil pemotongan subsidi itu dapat dipakai untuk membiayai berbagai program pengentasan kemiskinan dan lebih dinikmati oleh rakyat kecil. Lebih hemat dan ramah lingkungan
Pemangkasan subsidi membuat harga Premium dan Solar menjadi lebih wajar. Harga premium dan solar yang jauh lebih murah dari semestinya mendorong orang boros dan ceroboh dalam mengkonsumsi. Padahal, minyak adalah sumber energi yang langka dan tidak terbarukan. Pemakaian BBM yang berlebihan juga menurunkan kualitas lingkung an hidup kita. Harga BBM yang lebih realistis akan mendorong penghematan dan konversi ke sumber energi lain yang lebih bersih, terutama gas.
Lebih bermanfaat
Dana yang seharusnya habis untuk subsidi bisa dialihkan pemakaiannya untuk membiayai belanja lain yang lebih berguna bagi rakyat banyak. Anggaran bisa dipakai membiayai berbagai proyek yang memperbaiki kualitas hidup kaum kurang mampu, seperti membangun infrastruktur maupun perbaikan layanan pendidikan. Pengeluaran seperti ini dampaknya bersifat jangka panjang karena merupakan belanja modal atau investasi pemerintah. Sedangkan subsidi BBM bersifat konsumtif, sekali dipakai habis.
Lebih benar
Pemangkasan subsidi mengurangi dorongan untuk penyelewengan dan penyelundupan. Selama ini, selisih harga BBM bersubsidi dengan BBM non-subsidi yang terlalu besar mendorong terjadinya penyelewengan dan penyelundupan ke luar negeri maupun dipakai oleh pengguna yang tidak berhak. Saat ini, harga BBM non-subsidi hampir dua kali lipat jika dibandingkan harga Premium dan Solar. Akibatnya, banyak pelaku industri yang tergoda untuk mengejar keuntungan secara tidak sah dengan membeli BBM bersubsidi. BBM bersubsidi juga memberikan keuntungan besar jika diselundupkan ke luar negeri. Artinya, anggaran negara berupa subsidi yang semestinya berguna untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat justru lebih dinikmati penyelundup dan penyeleweng.
Lebih awet
Efek positif pengurangan subsidi premium dan Solar akan terasa dalam jangka waktu cukup lama. Bukan hanya bagi anggaran 2012, efek positif pemangkasan subsidi BBM akan meringankan beban negara pada tahun-tahun mendatang. Porsi pengeluaran pemerintah berupa subsidi yang kurang tepat sasaran dan berdampak sementara akan menurun. Dana yang tadinya untuk subsidi itu dapat dialihkan untuk membiayai investasi infrastruktur, perbaikan sumber daya manusia, serta penanggulangan kemiskinan yang efek positifnya lebih bersifat jangka panjang dan permanen.
Demikian Phylovers semoga bisa mencerahkan. Soal pro dan kontra kenaikan harga BBM dikembalikan pada hati nurani masing-masing. Apapun pilihan Phylovers, lakukan melalui tindakan-tindakan yang wajar dan tidak merugikan orang lain. Bangsa ini butuh rakyat yang mampu berpikir cerdas, bukan rakyat yang mengutamakan ketamakan dan emosi sesaat. Selamat berjuang dan tetap semangat lakukan yang terbaik untuk bangsa. Sampai jumpa pada bahasan berikutnya.
7. Bagaimana caranya agar pendapatan negara bertambah?
Upaya pertama adalah meningkatkan pendapatan negara dari sektor minyak bumi dan gas (Migas) dengan menjual gas lebih tinggi kepada konsumen.
Langkah kedua, mengefisienkan cost recovery atau biaya operasi minyak dan gas bumi yang dikembalikan negara.
ketiga , mendorong percepatan pembangunan infrastruktur gas. Upaya itu diharapkan bisa mempercepat realisasi konversi BBM ke bahan bakar gas.
8. Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah dan masyarakat agar pengeluaran negara berkurang?
Pemerintah dan masyarakat harus memperbaiki keadaan ekonomi dengan melakukan kebijakan fisikal .
9. Jokowi akan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan biaya Rp822 juta, darimanakah biaya tersebut berasal?
Diambil dari APBN
10. Siapakah yang menyusun APBN dan yang mengesahkannya?
pemerintah dan DPR
Tidak ada komentar:
Posting Komentar